Beranda Formal Ringkasan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Ringkasan UU No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

Sistem perbukuan didefinisikan sebagai tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

1972
Bagikan

EDUNAMIKA.COM — Kali ini akan dibahas secara ringkas tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Ringkasan yang dipaparkan diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum tentang sistem perbukuan yang diatur.

Membangun peradaban bangsa dengan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, informasi, dan/atau hiburan dapat dilakukan melalui buku yang memuat nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia. Ini juga merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu buku merupakan salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia.

Hosting Unlimited Indonesia

Untuk itu dibutuhkan buku-buku yang bermutu. bermutu, murah, dan merata. Untuk kepentingan ini diperlukan tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui pengaturan sistem perbukuan secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Selama ini pengaturan tentang perbukuan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum diatur secara komprehensif dalam satu undang-undang. Untuk itu dirasa penting adanya suatu undang-undang yang mengatur secara konprehensif tentang sistem perbukuan. Karena alasan inilah terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan.

Undang-Undang (UU) ini terdiri dari 12 bab dan 72 pasal. Dalam UU ini juga terdapat beberapa pasal yang menganahkan pengaturan lebih lanjut baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun melalui Peraturan Menteri (Permen).

Bab I: Ketentuan Umum

Dalam bab ini disebutkan pengertian istilah-istilah yang dimaksud dalam UU, diantaranya adalah pengertian tentang sistem perbukuan. Sistem perbukuan didefinisikan sebagai tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.

Sedangkan buku diartikan sebagai karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Untuk Literasi didefiniskan sebagai kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Istilah-istilah lain yang dibatasi pengertiannya adalah: penulisan, penerjemahan, penyaduran, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pencetakan, pengembang buku elektronik, penerbit, penerbitan, toko buku, dan buku bermutu

Di bab ini juga disebutkan tujuan penyelenggaraan sistem perbukuan sebagai berikut

  • menumbuhkan dan memperkuat rasa cinta tanah air serta membangun jati diri dan karakter bangsa melalui pembinaan Sistem Perbukuan;
  • mengatur dan mewujudkan Sistem Perbukuan serta meningkatkan mutu dan jumlah sumber daya perbukuan untuk menghasilkan Buku Bermutu, murah, dan merata;
  • menumbuhkembangkan budaya literasi seluruh warga negara Indonesia; dan
  • meningkatkan peran pelaku perbukuan untuk mempromosikan kebudayaan nasional Indonesia melalui Buku di tengah peradaban dunia.

Bab II: Bentuk, Jenis, Dan Isi Buku

Buku berisi ilmu pengetahuan, informasi, dan hiburan. Bentuk buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Jenis uku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. Buku pendidikan terdiri atas buku teks dan buku nonteks.

Bab III: Hak Dan Kewajiban Masyarakat Dan Pelaku Perbukuan

Pelaku perbukuan terdiri atas penulis, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak, pengembang buku elektronik, penerbit, dan toko buku. Setiap pelaku perbukuan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Begitu juga dengan masyarakat.

Bab IV: Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

Pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/ kota. Diantara tanggung jawab pemerintah pusat adalah meningkatkan minat membaca dan menulis melalui pengadaan naskah buku yang bermutu. Diantara tanggung jawab pemerintah provinsiialah menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya. Sedangkan diantara tanggung jawab pemerintah kabupaten/ koda adalah memfasilitasi tumbuhnya Toko Buku di wilayahnya.

Bab V: Pemerolehan Naskah Buku

Untuk memperoleh naskah buku dilakukan melalui penulisan, penerjemahan, atau penyaduran. Pemerolehan naskah buku harus memenuhi syarat isi sebagai berikut: a. tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila; b. tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; c. tidak mengandung unsur pornografi; d. tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau e. tidak mengandung ujaran kebencian.

Bab VI: Penerbitan Buku, Pencetakan Buku, Dan Pengembangan Buku Elektronik

Diantara yang dibahas di bab ini adalah syarat diterbitkannya buku. Buku diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah memenuhi syarat isi; dan b. mencantumkan angka standar buku internasional. Penerbitan buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Bab VII: Pendistribusian Buku

Pendistribusian buku dilakukan untuk menjamin ketersediaan buku secara merata dan/atau dengan harga murah. Pendistribusian buku dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bab VIII: Penggunaan Buku

Buku teks utama wajib digunakan satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kurikulum yang berlaku dalam pembelajaran. Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dapat menggunakan: a. buku teks pendamping; b. buku nonteks yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau c. buku umum.

Bab IX: Penyediaan Buku

Penyediaan buku dapat dilakukan melalui: a. penerbitan; b. pencetakan ulang; c. hibah; atau d. impor. Untuk penyediaan buku teks utama untuk keperluan pembelajaran pada setiap satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk penyediaan buku teks pendamping dapat dilakukan oleh masyarakat.

Bab X: Peran Serta Masyarakat

Masyarakat diharapkan berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya literasi melalui sistem perbukuan. Selain itu, masyarakat diharapkan berperan serta menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat.

Bab XI: Pengawasan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas sistem perbukuan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik. Sedangkan Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum. Pengawasan oleh kejaksaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik dengan tetap menjaga kebebasan berekspresi dan berkreasi.

Bab XII: Ketentuan Penutup

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Ketentuan yang Diatur Lebih Lanjut Dalam PP

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) adalah mengenai:

  1. Buku pendidikan,
  2. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pencetak,
  3. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pengembang buku elektronik,
  4. Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi penerbit,
  5. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi penerbit yang tidak memenuhi kewajiban,
  6. Hak dan kewajiban pelaku perbukuan,
  7. Insentif fiskal untuk pengembangan perbukuan,
  8. Standar, kaidah, dan kode etik Penulisan naskah asli Buku,
  9. Standar, kaidah, dan kode etik Penerjemahan Buku,
  10. Standar, kaidah, dan kode etik Penyaduran Buku,
  11. Standar, kaidah, dan kode etik pengeditan Naskah Buku,
  12. Standar, kaidah, dan kode etik pengilustrasian Buku,
  13. Standar, kaidah, dan kode etik pendesainan Buku,
  14. Pendistribusian Buku,
  15. Penyediaan Buku melalui hibah dan impor,
  16. Peran serta masyarakat dalam menciptakan dan memajukan ekosistem perbukuan yang sehat,
  17. Pengawasan sistem perbukuan.

Ketentuan yang Diatur Lebih Lanjut Dalam Permen

Ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri (Permen) adalah mengenai:

  1. Pengonversian ke dalam bentuk buku elektronik,
  2. Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran larangan bagi penerbit menjual buku teks pendamping secara langsung ke satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah,
  3. Penjualan buku teks pendamping dan buku nonteks melalui sarana lain,
  4. Tata cara pengenaan sanksi administratif bagi Satuan dan/atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang tidak menggunakan buku teks utama,
  5. Buku teks utama, buku teks pendamping, dan buku nonteks.

Jumlah PP dan Permen yang nantinya diterbitkan tidak harus sebanyak yang disebutkan di atas karena beberapa dapat dirumpunkan. Seperti Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pencetak, Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi pengembang buku elektronik, Akses dan pembinaan dalam berusaha bagi penerbit dapat dijadikan satu PP.

Komentar Facebook
Hosting Unlimited Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here