Beranda Formal Isi Perpres No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Isi Perpres No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

4654
Bagikan

EDUNAMIKA.COM — Pada tanggal 6 September lalu telah ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Perpres ini menjawab perdebatan serta pro dan kontra terkait Permendikbud tentang Hari Sekolah atau juga yang sering disebut dengan Full Day School (FDS). Peraturan baru ini status hukumnya lebih tingga dari yang lama, sekaligus materi pengaturannya lebih luas.

Kalau Permendikbud lebih fokus pada hari dan jam bagi bagi guru maupun peserta didik, yaitu 8 jam sehari dan lima hari dalam seminggu, maka materi yang diatur Perpres lebih luas, yaitu penguatan pendidikan karakter. Hari sekolah hanya salah satu bagian yang diatur, itu pun memberikan pilihan: bisa 5 hari dan bisa 6 hari.

Hosting Unlimited Indonesia

PPK sendiri didefinisikan sebagai gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).

Karena status hukumnya yang lebih tinggi dan dikeluarkan oleh yang punya kewenangan lebih tinggi, yaitu Presiden maka pihak-pihak yang terlibat juga lebih luas. PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan pelaksana PPK adalah: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan d. Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup Perpres meliputi: a. penyelenggaraan PPK, b. pelaksana dan tanggungjawab, dan c. pendanaan. Untuk penyelenggaraan meliputi; 1) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal, 2) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan dan nonformal, dan 3) PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal.

Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
a. Intrakurikuier;
b. Kokurikuler; dan
c. Ekstrakurikuler.

Penyelenggaraan PPK dilaksanakan di dalam dan/atau di luar lingkungan satuan pendidikan formal, dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah dan merupakan tanggung jawab kepala satuan pendidikan formal dan guru. Tanggungjawab tersebut dilaksanakan sebagai pemenuhan beban kerja guru dan kepala satuan pendidikan formal.

Untuk penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Intrakurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum. Sedangkan penyelenggaraan PPK dalam kegiatan Kokurikuler merupakan penguatan nilai-nilai karakter yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/ atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler sesuai muatan kurikulum.

Penyelenggaraan PPK dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah penguatan nilai-nilai karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat, dan kegiatan keagamaan, serta kegiatan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan paling sedikit melalui pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, dan/atau baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya.

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kerja sama, baik antar satuan pendidikan formal; antara satuan pendidikan formal dengan satuan pendidikan nonformal; maupun antara satuan pendidikan formal dengan lembaga keagamaan/ lembaga lain yang terkait. Lembaga lain yang terkait tersebut paling sedikit meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, sanggar budaya, perkumpulan/organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan/atau organisasi profesi terkait.

Satuan pendidikan nonformal, lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait dalam kerjasama penyelenggaraan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang agama setempat, dinas terkait, atau pejabat yang berwenang.

Dalam hal untuk melestarikan dan mengembangkan suatu identitas dan ciri khas daerah serta kearifan lokal, satuan pendidikan dan/atau Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu menjadi kegiatan kokurikuler atau ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh setiap peserta didik.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal dilaksanakan selama 6 (enam) atau 5 (lima) hari sekolah dalam 1 (satu) minggu. Untuk menentukan hari sekolah apakah 6 atau 5 hari diserahkan pada masing-masing satuan pendidikan bersama-sama dengan komite sekolah/ madrasah dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam menetapkan 5 (lima) hari sekolah, satuan pendidikan dan komite sekolah/ madrasah mempertimbangkan: a. kecukupan pendidik dan tenaga kependidikan; b. ketersediaan sarana dan prasarana; c. kearifan lokal; dan d. pendapat tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama di luar komite sekolah/madrasah.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui satuan pendidikan nonformal berbasis keagamaan dan satuan pendidikan nonformal lainnya. Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui materi pembelajaran dan metode pembelajaran dalam pemenuhan muatan kurikulum.

Penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan informal dilakukan melalui penguatan nilai-nilai karakter dalam pendidikan di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pelaksana Dan Tanggung Jawab

Pelaksanaan PPK dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Untuk pelaksanaan PPK dilaksanakan oleh: a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan; b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri; dan d. Pemerintah Daerah.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk: a. mengoordinasikan kebijakan dan pelaksanaan PPK; b. mengevaluasi pelaksanaan; dan c. melaporkan hasil koordinasi dan evaluasi pelaksanaan kepada Presiden.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab untuk: a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan jalur pendidikan formal di bawah kewenangannya; b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya; c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung pelaksanaan; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Agama bertanggung jawab untuk: a. merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan baik jalur pendidikan formal maupun pendidikan nonformal di bawah kewenangannya; b. melaksanakan, mengoordinasikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya; c. melakukan kerjasama antar kementerian/ lembaga yang mendukung pelaksanaan; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan PPK pada satuan pendidikan di bawah kewenangannya kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Menteri Dalam Negeri bertanggung jawab untuk: a. mengoordinasikan gubernur, bupati, dan/atau walikota dalam penyusunan kebijakan penganggaran, dan penyediaan sumber daya dalam pelaksanaan PPK; b. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyelenggaraan esuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya; c. memfasilitasi kerjasama antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan PPK; dan d. melaporkan hasil evaluasi penyelenggaraan kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sedangkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk: a. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan PPK sesuai dengan kewenangannya; b. mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengoordinasikan penyelenggaraan; c. melakukan kerjasama antar kementerian/lembaga yang mendukung penyelenggaraan; d. menjamin terlaksananya penyelenggaraan PPK sesuai dengan kewenangannya; e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten; f. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan PPK; dan g. melaporkan penyelenggaraan PPK kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan PPK diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama sesuai dengan kewenangannya.

Pendanaan

Pendanaan atas pelaksanaan PPK bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. masyarakat; dan/atau d. sumber iain yang sah.

Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup

Satuan Pendidikan yang belum melaksanakan PPK atau yang sudah melaksanakan PPK namun belum sesuai dengan Perpres ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Perpres ini. Sedangkan satuan pendidikan formal yang telah melaksanakan PPK melalui 5 (lima) hari sekolah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini masih tetap berlangsung.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hari sekolah dan pendidikan karakter yang bertentangan dengan Perpres ini dinyatakan tidak berlaku.

Komentar Facebook
Hosting Unlimited Indonesia

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here